uu nomor 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. uu nomor 10

NO. Tanggal Penetapan 27 April 2023. nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. ABSTRAK:Sebelumnya, UU No 10 Tahun 2004, telah mengeluarkan TAP MPR dari hierarki. 75, TLN NO. UU No. Share. Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585); 4. Tarif tunggal Bea Meterai Rp. 1992, LL SETNEG : 18 HLM. 79, TLN No. STATUS PERATURAN. Judul. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku. File. 10, LN. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 1998. pdf/457. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal. 93, TLN NO. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti; f. a. Bentuk. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya. 2008/NO. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dimaksudkan untuk mempersiapkan Perbankan memasuki era globalisasi. 1995/ No. Indonesia, Pemerintah Pusat. pdf. 000 akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021. No. Penjelasan : 17 hlm. TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4 undang-undang nomor . Lihat Semua Permenkumham. Undang-undang (UU) NO. bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan; f. Bea Meterai . NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. E. KETENTUAN PERALIHAN 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan. Jakarta Tanggal Penetapan. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2020 menyebutkan bahwa: Bea Meterai dikenakan atas: a. Undang-undang (UU) NO. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 1961 No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya; 2. 4273, LL SETNEG : 11 HLM. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Perbedaan isi UU No. Aturan itu tertuang dalam Keputusan Presiden ( Keppres) Nomor 22 Tahun. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 (UU/2011/10) (2011) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi; Penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk. KETETAPAN MPR DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN PERMASALAHANNYA UU Nomor 12 Tahun 2011 dibentuk menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004. – Mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor PERPU 3 TAHUN 2008 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 24 TAHUN 2004 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 37 TAHUN 2004 ; Jumlah Unduhan: 74684 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 12813 Kali Tayang: Kembali . Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Peraturan. STATUS PERATURAN. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. U. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Mencabut : UU No. Jika Undang-Undang 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan lebih menitik beratkan kepada usaha pariwisata, maka dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan memiliki pengaturan yang meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang. – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 23 TAHUN 2014 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 2 TAHUN 2012 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 24 TAHUN 2011 – Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor PERPU 2 TAHUN 2022 – Dicabut dengan Undang-Undang Nomor UU 6 TAHUN 2023 ; Jumlah Unduhan: 16257. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 (UU/1994/10) (1994) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang (UU) NO. H. . Download. 10, LN. Diubah dengan. Diubah dengan : UU No. Judul. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. Semua bentuk Hak. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku. LN No. Tipe Dokumen. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. 10. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Nomor. Dicabut dengan : UU No. Saat Terutang Bea Meterai (Pasal 8 UU Nomor 10 TAHUN 2020 tentang Bea Meterai) Saat Dokumen dibubuhi tanda tangan, untuk: surat perjanjian beserta rangkapnya; akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya; akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya; Saat Dokumen selesai dibuat, untuk: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842), dinyatakan tidak berlaku lagi. 10, LN. (red/sbs) Dilihat: 930. 123 . Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain: a. 1995. Adapun Bea Meterai dikenakan atas: a) Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan b) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. go. 1992. ABSTRAK PERATURAN. TENTANG. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,. Undang-undang (UU) NO. Amanat. PNS KPU, Entrepreneur, Digital Marketer at Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan. 10 tahun 2004, hingga saat ini yang digunakan adalah UU No. 2011. 6 tahun 2014. UU 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1992 tentang Perbankan melakukan penyesuaian aturan perundang-undangan tentang Perbankan dengan perjanjian-perjanian internasional bidang perdagangan barang dan jasa maupun perekonomoian yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sektor. ABSTRAK PERATURAN. 3567, LL SETNEG : 54 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan tata kelola Bea Meterai sehingga perlu diganti. Hal ini berarti ada konsekuensi logis dari hilangnya kebijakan MPR melalui ketetapan MPR sebagai sebuah produk hukum. Berlaku: 10 November 1998. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangahhhhn merupakan salah satu. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997. 000. Download. Ilustrasi ukuran meterai 10. Undang -undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832); 4. Pasal 10 Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 (UU/2008/10) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 000. Undang-undang (UU) NO. STATUS PERATURAN. Heny Rahmawati. Memuat Dokumen. Ketentuan Pasal 1 angka. KPK di Gedung MK, Jakarta, Senin (14/10/2019). UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 oleh Menkumham Andi Mattalatta dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. UU No. Susilo Bambang Yudhoyono pada tangal 16 Januari 2009 di Jakarta. undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang: a. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. Adapun kewenangan dalam hal pembentukan dan perubahan UU ada pada pembentuk UU, dalam hal ini adalah DPR bersama Pemerintah. c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945; 2. Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Mencabut : UU No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran. 000 akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan masih menitikberatkan pada usaha pariwisata. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomot 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang (UU) NO. Kepariwisataan - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. pdf. II. pdf. UU 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ini mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. 2011/No. 2020/No. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. bahwa berdasarkan. data center. Undang-undang (UU) NO. Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 7. Download. 2006. 3612, LL. Download. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban€kewarganegaraan secara diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023. Sumber. Undang-undang (UU) NO. METADATA PERATURAN. . 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. pdf. Perbandingan mengenai materi yang diatur dalam Ketentuan Umum pada UU Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut. 10. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu. unduh: undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang pengesahan optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography (protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak)Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kewarganegaraan secara berkeadilan dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, perlu upaya penghimpunan dana pembiayaan yang memadai dan mandiri untuk. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. Diubah dengan : UU No. 13 Tahun 1985. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tipe Dokumen. 2011/No. UU No.